Abdya (ADC) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) akan membantu para kelapa desa yang mengalami hambatan dalam penyusunan surat penanggung jawaban (SPJ) penggunaan anggaran desa.
Hal itu dikatakan Kepala Kejari Abdya, Abdur Kadir SH,MH kepada awak media disela-sela pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi penggunaan dana desa dengan para kepala desa dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) kabupaten setempat. Kamis 20 Juli 2019.
Disebutkan Kajari, TP4D yang merupakan tim pengawal pembangunan daerah mengajak seluruh kepala desa untuk segera menyelesaikan SPJ tahap I tahun 2019. “Tujuan sosialisasi ini adalah supaya SPJ yang belum selesai dapat dipercepat, SPJ Tahap I itu diberikan paling lambat 30 Agustus,” tegasnya.
Lebih tegas disebutkannya, dalam penyusunan SPJ itu, TP4D akan membantu dengan cara turun langsung ke desa-desa jika dalam proses penyusunan tersebut ada hambatan. “TP4D juga akan mendorong pihak terkait untuk lebih kompetitif,” tegas Abdur Kadir.
Lebih lanjut, Abdur Kadir mengharapkan, dengan seringnya dilakukan koordinasi antara pihak desa, DPMP4K dengan TP4D kendala-kendala dan hambatan dalam melakukan penyusunan SPJ dapat dipercepat. “Yang paling penting meminimalisir dan mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini,” akunya.
Pada kesempatan itu, Abdur Kadir juga menyingung terkait carut-marutnya penyediaan ayam kampung unggul Balitbangtan (Ayam KUB) tahun anggaran 2018. “Untuk penggunaan Ayam KUB 2018, itu sedang didiskusi siapa saja yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi ayam KUB,” sebutnya.
Dilanjutkan Kajari, pihaknya juga sedang menulusuri seberapa besar anggaran penyediaan Ayam KUB perdesa termasuk berapa yang sudah terealisasikan. “Berapa yang teralisir, berapa yang belum teralisir, nanti akan diperiksa di masing masing kecamatan,” tuturnya.(TM).
