Bireuen (MA)– Sebanyak 19 organisasi kemasyarakat (Ormas) dan sembilan yasasan yang diakui oleh Kantor Kesatuan Bangsa politik (Kesbangpol) Kabupaten Bireuen yang keberadaannya selama ini tercatat dalam buku investaris kantor tersebut.
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Bireuen, Zaldi, AP. S.Sos menyebutkan dalam 19 ormas hanya 17 Ormas Yang dinilai aktif yang terdaftar di intansinya masing-masing, PD Aljamiatul Waswaliah, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Muda Berjaya, KASASI Aceh, FUKARI , PD Wanita Islam, HMI, Poros Muda Aceh, PERTUNI, Komunikasi Aneuk Muda Peduli Umat Sosial Aceh, Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat, Lembaga Aceh Bertani Community, DPW Pakar, Karang Taruna Kabupeten Bireuen, HMI, GNPK RI, Gema Sosial Metro Peristiwa, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Bireuen, Lembaga Peduli Dhuafa Kabupaten Bireuen. Tastafi, dan Lapenkapi.
Dikatakan Zaldi, dari 19 ormas hanya 2 yang sudah berakhir masa kepengurusan diantaranya DPW Pakar dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Muda Berjaya. Dan keduanya sudah kita himbau untuk mengurus organisasinya, mengingat sudah lama habis masa kepengurusannya agar bisa mendaftar kembali.
Lanjut Zuldi, sehingga keberadaan ormas tersebut tetap terdaftar dan diakui keberadaanya. Begitu juga ormas lainnya yang masa kepengurusannya sudah berakhir di tahun 2020, dapat mendaftar kembali dengan menyertakan pengurus yang baru.
Selain itu, Sembilan yayasan yang terdaftar di Kantor Kesbangpol Bireuen meliputi, Yayasan PPAN Bireuen, Yayasan Dhiaul Huda, Yayasan Jamaah Amaliah, Yayasan Babut Fatah, Yayasan Umul Ayman, Yayasan Aneuk Nanggroe, yayasan Harapan Umat Arongan,Yayasan Sirajul Mudi Al Aziziyah, dan Yayasan Darussalam Aziziyah.
Menyangkut adanya organisasi di Bireuen yang selama ini dinilai aktif, namun tidak mendatarkan diri di Kesbangpol Bireuen, pihaknya menyarankan untuk mendaftarkan segera, dengan melengkapi berkas, sesuai aturan yang berlaku. Ada juga organisasi yang sebenarnya cukup aktif di Bireuen, mencoba mendaftarkan diri, namun dinilai ditolaknya, karena nama organisasinya masih rancu.
“Di satu sisi yayasan tersebut, padahal sudah mengantongi izin Menkumham RI, namun disisi lain, saat mendaftarkan yayasan tersebut ternyata saat diteliti berkasnya, sudah memiliki dua nama oranisasi berbeda, termasuk stempelnya, yang yayasannya sendiri tidak mempunyai stempel, begitu pula nama pengurus yang berbeda pula dengan yang di yayasan, yang mengesankan adanya dualisme kepengurusan, sehingga harus diperjelas dulu,” pungkas Zaldi, AP, S.Sos.(Maimun Mirdaz).
