Fauzan juga mengungkapkan bahwa praktik politik uang sudah mulai terjadi di beberapa daerah, khususnya menjelang Pilkada 2024. Tim sukses dari beberapa calon walikota, bupati, hingga calon gubernur dilaporkan telah mengumpulkan KTP warga dengan janji pemberian uang pada hari pemilihan nanti.
Laporan ini mencuat dari beberapa wilayah, termasuk Banda Aceh, Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe, bahkan disebut-sebut ada yang menggabungkan kampanye calon gubernur dengan calon bupati atau wali kota.
“Ini adalah ancaman serius bagi integritas demokrasi di Aceh. Saat masyarakat dijanjikan uang Rp100 ribu hingga Rp200 ribu untuk suaranya, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar,” ungkap Fauzan.
SAPA menyatakan bahwa politik uang adalah bom waktu yang bisa menghancurkan Aceh. Jika politik uang ini terus berlanjut, Aceh akan dipimpin oleh orang-orang yang bermental korup, yang tidak memiliki komitmen untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Fauzan menegaskan, pemimpin yang dibeli dengan uang hanya akan memikirkan cara untuk mengembalikan modal, bukan bekerja demi rakyat. “Ketika seorang calon menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, bagaimana mungkin kita berharap mereka akan benar-benar mengabdi pada rakyat? Ini masalah serius yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Ketua SAPA.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
