Semua ini terjadi karena para pemangku kepentingan seolah absen dalam menjawab kebutuhan masyarakat. ‘Para koruptor tidak hanya merugikan rakyat secara materi, tetapi juga merusak tatanan sosial yang seharusnya kita jaga,’ tegas Ketua SAPA.
Lebih jauh, SAPA menyatakan bahwa penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ditambah lagi, dana Otonomi Khusus (Otsus) yang seharusnya meningkatkan taraf hidup masyarakat malah sering disalurkan pada proyek-proyek kepentingan tertentu.
“Ketika dana yang seharusnya untuk rakyat digunakan demi kepentingan kelompok tertentu, ini bukan lagi sekadar korupsi. Ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat Aceh dan nilai-nilai syariat Islam,” ujar SAPA.
Dalam setiap ajang pemilihan, SAPA melihat fenomena yang berulang di mana calon-calon pejabat mengangkat syariat Islam namun kemudian menggunakan praktik-praktik yang jauh dari nilai-nilai tersebut. Mereka mengandalkan politik uang atau money politics untuk membeli dukungan.
“Money politics jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Jika cara-cara kotor ini dilakukan sejak awal, bagaimana kita bisa berharap Aceh dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas?” ujar Ketua SAPA.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
