“Kami hanya menerima jawaban singkat ‘tidak benar’, tanpa penjelasan lanjutan. Kami tidak mengetahui bagian mana yang tidak benar, apakah soal ratusan juta rupiah yang menjadi SiLPA atau hal lainnya, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut,” katanya.
Oleh karena itu, Fauzan meminta agar rincian penggunaan BTT dipublikasikan melalui media agar dapat diketahui publik secara terbuka dan jelas. Ia juga menyoroti kondisi di lapangan yang dinilai belum mencerminkan pemerataan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Di lapangan, warga terdampak bencana masih serba kekurangan dan bantuan yang disalurkan belum memadai. Ini harus menjadi perhatian serius Bupati Bireuen. Jika pengelolaan di tingkat bawah tidak berjalan dengan baik, dampaknya bukan hanya kegagalan administrasi, tetapi juga kerugian nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fauzan menegaskan bahwa setiap pejabat yang diberikan amanah wajib memahami bahwa anggaran yang dikelola merupakan uang rakyat, bukan milik pribadi maupun kelompok tertentu.
“Pejabat digaji dari uang rakyat. Bekerja dengan baik adalah kewajiban, dan transparansi adalah keharusan. Jangan sampai anggaran BTT dan bantuan lainnya hanya berputar di lingkaran tertentu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” pungkasnya.(R)
Halaman : 1 2
