Usman menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah pusat dan DPR-RI berhenti memandang Aceh sebagai “daerah biasa.” Menurutnya, Aceh memiliki sejarah luar biasa yang memerlukan pendekatan khusus. “MoU Helsinki adalah bukti bahwa keadilan bisa dicapai lewat dialog, bukan dominasi. Revisi UUPA harus mengembalikan ruh perjanjian itu, jika tidak, kita semua akan kehilangan lebih dari sekadar pasal,” pungkasnya.(Sayed Panton)
