“Yang kami rasakan justru konflik, pro dan kontra, hingga rusaknya kerukunan sosial. Janji kesejahteraan itu tidak pernah benar-benar terwujud,” ungkapnya.
Mukhtar menilai, meskipun pertambangan kerap dijadikan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara, pemerintah seharusnya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ia meminta agar para pemangku kebijakan turun langsung ke lapangan sebelum memberikan izin, demi melihat kondisi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat secara nyata.
“Kalau memang sudah dikaji dan disepakati bersama, maka pengawasan harus dilakukan secara ketat dan serius,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat pada dasarnya menginginkan hidup aman dan tenteram. Warga berharap tidak ada pihak yang membenturkan masyarakat dengan aparat penegak hukum, sehingga ketenteraman dan rasa keadilan dalam kehidupan bernegara tetap terjaga.
“Bagi kami, yang terpenting adalah keselamatan, ketenangan, dan masa depan anak-anak di kampung ini,” pungkas Mukhtar.(Maslow Kluet)
