Banda Aceh (Atjeh Daily)– Kekhususan Aceh soal identitas seperti bendera masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menghendaki segera berkibar namun ada juga yang tidak, padahal Qanun tentang Lambang dan Bendera Aceh telah lama disahkan yakni bendera berlambang Bulan Bintang, namun bendera tersebut dilarang dikibarkaan oleh Pemerintah Pusat.
“Kita sebagai masyarakat tidak perlu alergi dengan bendera Bintang Bulan, namun kita harus mendukung agar berkibar di Aceh, saya sepakat dengan aksi yang dilakukan oleh teman-teman yang masih setia dalam memperjuangkan UUPA maupun memperjuangkan bendera Bintang Bulan, namun saya tidak sepakat dengan beberapa pihak yang mungkin alergi bila mendengar soal UUPA dan bendera Bintang Bulan disuarakan oleh Masyarakat Aceh,” ujar Ketua Rakan Mualem, Don Muzakir dalam pers rilis yang diterima MEDIAACEH, Rabu, 1 November 2017.
Pemerintah Pusat harapnya, harus serius dalam memberikan hak-hak Aceh seperti tertuang dalam MoU Helsingki maupun tertuang dalam UUPA, agar persoalan di Aceh mengenai UUPA maupun soal bendera Bintang Bulan cepat terselesaikan dengan baik.
“Soal ada beberapa tokoh Aceh maupun Masyarakat Aceh yang ingin diutamakan kesejahteraan dulu dari pada bendera, kalau hemat saya, semua kita di Aceh harus memperjuangkan kesejahteraan maupun memperjuangkan bendera Bintang Bulan dan harus memperjuangkan UUPA agar Aceh lebih sejahtera,” nilainya.
Sebut Don Muzakir, dulu di masa konflik Aceh hampir semua tokoh di Aceh sepakat dengan dengan referendum atau mendukung Gerakan Aceh Merdeka, tapi saat Aceh sudah damai ada sebagian tokoh banyak yang tidak sepakat dengan apa yang diperjuangkan dulu. “Ini menunjukan kita tidak komitmen terhadap perjuangan Aceh,” ungkap aktivis yang mengurusi pedagang di Kota Banda Aceh ini.
Untuk itu dia berharap kepada semua lapisan masyarakat Aceh supaya sama-sama memperjuangkan hak-hak Aceh yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Pusat dengan GAM.
“Kenapa harus bendera Bintang Bulan yang harus kita perjuangkan, bendera Bintan Bulan adalah identitas Aceh yang harus kita perjuangkan bersama. Kalau identitas kita tidak diberikan oleh Pemerintah Pusat apa lagi soal hak-hak lain pasti juga tidak akan diberikan,” tegas Don Muzakir (r)
