“Apabila terjadi kebakaran, sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi, kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem,” jelas Eddy Martono.
Menyambut paparan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan pentingnya peran pers dalam menyajikan fakta di tengah gempuran kampanye hitam _(black campaign)_ global terhadap kelapa sawit Indonesia. Ia mengingatkan bahwa persaingan bisnis internasional kerap membidik isu lingkungan dan tenaga kerja untuk mendiskreditkan tata kelola sawit nasional.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Akhmad Munir.
Ia menambahkan bahwa jurnalisme berbasis data dan fakta empiris sangat krusial. Wartawan bertugas menyuarakan praktik industri sawit yang ramah lingkungan, namun tetap kritis dalam mendorong perbaikan tata kelola _(good corporate governance)_.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
