Sejumlah tokoh pers nasional turut menyatakan sikap senada, termasuk para inisiator Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights, pimpinan organisasi jurnalis, asosiasi perusahaan pers, hingga perwakilan lembaga advokasi kebebasan pers. Mereka menilai klausul dalam perjanjian dagang tersebut berpotensi merugikan ekosistem media nasional yang tengah beradaptasi di era digital.
“Komite sangat senang komunitas pers memiliki sikap dan pandangan yang sama bahwa perjanjian dagang ini merugikan ekosistem pers. Sudah menjadi tugas pers untuk mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terbaik demi kepentingan bangsa,” ujar Sasmito.
Selain mendesak pemerintah Indonesia, Sasmito juga meminta pemerintah Amerika Serikat mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara platform digital dan perusahaan pers. Ia merujuk pada prinsip global yang dirumuskan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 14 Juli 2023, yang didukung oleh 75 penerbit, jurnalis, dan peneliti media dari 25 negara. Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap mekanisme yang mengatur relasi platform digital dan perusahaan media harus menjunjung transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.
KTP2JB berharap pemerintah mempertimbangkan kembali ketentuan yang dinilai merugikan tersebut demi menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan memastikan masyarakat tetap memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.(R)
