“Dalam persoalan MoU dan UUPA, Pak Jusuf Kalla juga harus bertanggung jawab karena beliau terlibat jauh dalam proses perundingan damai antara RI dan GAM. Jangan sampai ketika muncul persoalan, kemudian tanggung jawab dilempar kepada pimpinan GAM,” ujarnya.
Faisal menilai pernyataan yang menyalahkan Wali Nanggroe maupun Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sebagai penyebab kekecewaan masyarakat kurang tepat.
Terlebih, kata dia, Pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) baru berjalan sekitar sembilan bulan ketika Aceh menghadapi bencana banjir besar yang melanda berbagai wilayah.
“Kalau Pak Jusuf Kalla menyalahkan pimpinan GAM, Mualem atau Wali Nanggroe, menurut saya kurang tepat. Pemerintahan Mualem-Dek Fadh baru berjalan sekitar sembilan bulan, kemudian Aceh dilanda musibah banjir yang sangat besar,” katanya.
Menurut Faisal, kondisi tersebut membuat Pemerintah Aceh harus memusatkan perhatian pada penanganan dan pemulihan pascabencana di 18 kabupaten/kota yang terdampak.
Di sisi lain, ia menilai proses pemulihan dan pembangunan kembali sejumlah wilayah terdampak bencana hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan.
“Pemerintah Aceh fokus pada pemulihan di 18 kabupaten/kota. Sementara sampai saat ini pemulihan dan pembangunan huntap serta infrastruktur belum maksimal. Belum lagi persoalan pangan masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
