Ketua Banleg DPRK Aceh Tengah, Mukhlis, mengatakan seluruh usulan yang dibahas telah memenuhi persyaratan awal untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2026.
“Ini merupakan acuan kita dalam pembentukan qanun pada tahun mendatang, sehingga nantinya dapat diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditetapkan sebagai Program Legislasi Daerah,” ujar Mukhlis.
Menurutnya, setiap usulan rancangan qanun dikaji secara komprehensif dari berbagai aspek, mulai dari urgensi pembentukan regulasi, kesiapan naskah akademik, hingga relevansinya terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh Tengah saat ini.
Meski melalui pembahasan yang cukup mendalam, seluruh peserta rapat akhirnya mencapai kesepakatan untuk meneruskan keenam rancangan qanun tersebut ke Badan Musyawarah DPRK Aceh Tengah.
Apabila memperoleh persetujuan dari Badan Musyawarah, keenam rancangan qanun tersebut akan ditetapkan secara resmi sebagai Program Legislasi Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026 dan menjadi prioritas pembahasan legislasi DPRK Aceh Tengah bersama pemerintah daerah pada tahun mendatang.(AR)
Halaman : 1 2
