Ironi Efisiensi dan Fenomena “Pareto”
Denny menyoroti bahwa besarnya penguasaan aset tersebut tidak berbanding lurus dengan kontribusi yang merata. Ia merujuk pada fenomena “Pareto” di tubuh BUMN, di mana sekitar 80% dividen negara hanya disumbangkan oleh 20% perusahaan saja, terutama dari sektor perbankan (BRI, Mandiri) dan Telkom.
”Sementara itu, banyak BUMN sektor konstruksi justru terbebani utang jumbo yang akhirnya menjadi beban neraca negara. Jika Danantara hadir hanya untuk mengonsolidasi aset tanpa memperbaiki efisiensi, kita hanya memindahkan masalah ke dalam satu wadah raksasa,” lanjutnya.
Risiko Etatisme dan Crowding Out
Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa pembentukan Danantara sebagai super-holding dengan target kelolaan aset mencapai US$ 600 – 900 Miliar (sekitar Rp 9.000 – 14.000 Triliun) berpotensi mematikan sektor swasta melalui risiko Crowding Out.
”Saat ini saja, swasta seringkali ‘kekeringan’ modal atau harus membayar bunga lebih tinggi karena perbankan lebih memprioritaskan pembiayaan proyek-proyek besar pemerintah lewat BUMN. Jika Danantara menjadi alat kontrol politik terpusat, maka swasta akan makin sulit bergerak. Semua proyek harus lewat ‘restu pusat’. Itulah definisi harfiah dari Etatisme Ekonomi,” tegas Denny.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
