Ironisnya, sudah masuk fase tahun ke empat pemerintahannya sangat disayangkan masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), posisi kosong alias para pejabatnya masih dalam status Pelaksana tugas (Plt).
Ada tujuh posisi Pelaksana tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan pemerintahan Mawardi Ali- Waled Husaini yaitu Dinas PUPR, Dinas Arsip, Inspektorat, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK, Dinas Koperasi, Dinas Diskominfo dan Dinas Syariat Islam.
Sudah sangat lama posisi dinas terkait berstatus Plt, padahal kita tau posisi Plt sangat sedikit ruang dalam memutuskan berbagai kebijakan dalam mempercepat realisasi program sesuai dengan bidang dan tugas.
Lamanya posisi Plt di beberapa dinas pemerintahan Kabupaten Aceh Besar tentu berimbas pada pelayanan, pengambilan kebijakan, dan berdampak tergangunya tata kelola dan Birokrasi di Pemerintahan Aceh Besar saat ini.
Reformasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan program periotas pemerintahan Mawardil Ali dan Waled Husaini, sepertinya tidak berjalan sesuai yang dicita-citakan, buktinya, dalam pengelolaan birokrasi, masih ada dinas terkait posisinya masih di isi Plt dan ini membutikan gagalnya reformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
