“Melalui kegiatan ini, diharap dapat menjadi momentum penguatan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terutama dalam rangka meningkatkan level maturitas SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang,” kata Meurah.
Harapannya; hal itu dapat terwujud jika ada dukungan dan keseriusan dari para Perangkat Daerah.
Penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban (mandatory) namun merupakan kebutuhan bagi organisasi.
Melalui Penyelenggaraan SPIP yang baik, diharap dapat mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Aceh Tamiang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta efektif, efisien dan optimal, khususnya dalam memberi pelayanan kepada warga masyarakat.
“Saya akan turut serta mengikuti materi yang dijelaskan oleh para narasumber,” sebut Meurah.
Supriyadi, SE, Ak, MM, selaku Perwakilan BPK Perwakilan Aceh menyambut baik niatan Pemkab Aceh Tamiang dalam membangun komunikasi guna menciptakan Pemerintah Kabupaten yang kompatibel.
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 membahas segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah (Risk Management).
Dijabarkan Supriyadi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah, diwajibkan untuk menyelenggarakan SPIP dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
