“Oleh karena itu, tidak seharusnya ada pemotongan atau penghematan terhadap Dana Otsus. Pemerintah pusat seharusnya tetap berpegang pada persentase yang telah ditetapkan, bukan pada nominal tertentu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Usman meminta agar kebijakan ini dapat ditinjau kembali. Ia menekankan bahwa meskipun efisiensi anggaran penting, namun pemotongan Dana Otsus Aceh yang kini tinggal satu persen seharusnya tidak dilakukan, karena merupakan amanah undang-undang.
“Kami juga mendorong anggota DPR RI dan DPD RI untuk bersikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan Aceh. Mereka seharusnya tidak tinggal diam, tetapi aktif melakukan protes dan upaya agar kebijakan pemotongan Dana Otsus dapat dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
Dr. Usman juga mengingatkan bahwa pengurangan Dana Otsus berdampak langsung pada pembatalan program-program yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya.
Oleh karena itu, ia mendesak perwakilan Aceh di DPR RI dan DPD RI agar segera merespons serta mengambil langkah konkret untuk menyikapi kebijakan ini.
“Pengurangan ini bukan hanya berdampak pada pembangunan daerah, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, perwakilan Aceh di DPR RI dan DPD RI harus segera bertindak dan memperjuangkan hak-hak Aceh di tingkat pusat,” pungkasnya.(Sayed Panton)
Halaman : 1 2
