Adapun informasi yang diminta oleh LAKI mencakup data pengembalian hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), serta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Pagu Anggaran Proyek MCK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Timur.
Dalam sidang tahap awal ini, LAKI DPC Aceh Timur secara resmi diwakili oleh kuasa hukum, yaitu Hawalis, S.H., Jamadon, S.H., M.H., serta Ishak, yang mengikuti proses persidangan untuk memperjuangkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. (Haskad)
Halaman : 1 2
