BANDA ACEH (MA)— Pemerintah Aceh terus memperkuat komitmennya dalam memastikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) berjalan tepat sasaran melalui upaya peningkatan akurasi data penerima manfaat. Informasi tersebut disampaikan pada Senin, 13 April 2026.
Melalui sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan apabila belum tercantum dalam daftar kepesertaan. Mekanisme ini menjadi solusi untuk memperbarui data secara lebih akurat dan memastikan tidak ada warga yang berhak namun terlewat dari program JKA.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa proses pemutakhiran data tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, warga diimbau untuk segera melakukan pengecekan dan memanfaatkan fasilitas sanggahan yang telah disediakan.
Untuk memudahkan masyarakat, pemerintah menyediakan beberapa jalur pengajuan sanggahan. Cara yang paling direkomendasikan adalah melalui kantor keuchik atau kepala desa setempat. Melalui jalur ini, masyarakat dapat memperoleh pendampingan langsung sehingga proses pengajuan menjadi lebih mudah dan tepat.
Selain itu, pemerintah juga menghadirkan layanan digital melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui perangkat seluler. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memeriksa status kepesertaan serta mengajukan sanggahan secara mandiri dengan lebih cepat dan transparan.
Sebagai bentuk pelayanan yang responsif, pemerintah turut menyediakan layanan informasi melalui Call Center Kementerian Sosial Republik Indonesia di nomor 021-171. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp melalui kanal Lapor Bansos di nomor 08877-171-171 untuk mendapatkan informasi maupun menyampaikan keluhan.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam membangun sistem pelayanan publik yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, JKA menjadi salah satu program strategis yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial di bidang kesehatan.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, sehingga pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Pemerintah Aceh juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak bersikap pasif, melainkan proaktif dalam memastikan status kepesertaan mereka. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem data yang valid dan terpercaya.
Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program JKA dapat terus berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata. Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.
Upaya ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Aceh terus berbenah dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. (ADV)
Halaman : 1 2 Selanjutnya
