Minta Mabes Polri Backup Polres Gayo Lues Tuntaskan Kasus Penilep Bantuan CSR

  • Bagikan

 72 total views,  1 views today

Minta Mabes Polri Backup Polres Gayo Lues Tuntaskan Kasus Penilep Bantuan CSR

BLANGKEJEREN (MA) – Praktisi Hukum, Maripatua Purba, SH yang juga anggota Peradi Aceh minta agar Markas Besar (Mabes) Polri untuk membackup Polres Gayo Lues, Aceh. Tuntaskan kasus penilep dana bantuan Cooporate Social Responsibility (CSR).

 

Selain itu, Purba juga minta Polda Aceh untuk segera merampungkan perkara dugaan pemotongan bantuan dana CSR dari Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren tahun 2020 sebanyak 10 kelompok Tani dengan jumlah untuk tiap-tiap kelompok Tani menerima Rp100 juta rupiah.

“Jika proses lidiknya sudah rampung maka segera tingkatkan prosesnya kepenyidikan agar segera dilakukan proses hukum terhadap siapa calon tersangkanya,” tegas Purba pada mediaaceh.co.id. Rabu, 8 September 2021. Ditambahkan; tinggal koordinasi dengan OJK dan lalu di audit ke BPKP untuk mendapatkan penghitungan kerugian Negaranya.

Dijabarkan Purba; Konstruksi Kasus tersebut Sebelumnya, bantuan CSR Bank Aceh peruntukkan bantuan kelompok tani tersebut dicairkan oleh bank Aceh.

Setelah bantuan itu sampai ke rekening kelompok tani, lalu oknum mendatangi para kelompok tani tersebut dan kemudian melakukan pemotongan yang besarannya Rp90 juta rupiah dari Rp100 juta rupiah dan kepada kelompok tani Penerima bantuan hanya diberikan Rp10 juta rupiah.

 

Dari kasus penilepan dana CSR itu; Polres Gayo Lues juga sudah memeriksa 12 orang saksi terhadap CSR ini. Untuk itu; Purba minta Mabes Polri untuk mem-backup penuh kinerja polres Gayo Lues dan segera menuntaskan kasus CSR Bank Aceh serta beberapa Kasus lainnya; kasus dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan kasus rana hibah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan dana hibah lainnya.

Proses hukum yang dilakukan terhadap beberapa kasus tersebut harus Tuntas, agar tidak menjadi keraguan publik dalam penegakan hukum. Kecuali itu; percepatan proses hukum perkara ini, selain penegakan hukum yang berkeadilan juga untuk kepentingan Masyakarat luas.

“Apapun alasannya oknum tersebut harus ditindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dinegara kita ini,” Katanya. [Syawaluddin].

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...