Terutama itu, yang berbatas dengan Langkat dan atau Sikundur Tenggulun, lalu di perbatasan Tamiang Hulu dengan Lesten, Wilayah Bukit 3 Kilo, selanjutnya perbatasan dengan Aceh Timur, kemukiman Simpang Jernih, seperti di Wilayah Bukit Sangkapane, Wilayah kawasan Hutan Krueng Sikajang berbatas dengan Aceh Timur dan Langsa, Wilayah Rantau Panjang Pante Bidari berbatas dengan Aceh Timur.
“Saran LembAHtari ini perlu kita sikapi, dievaluasi dan di analisa lalu ditindak lanjuti. Agar Aceh Tamiang bisa terbebas dari dampak banjir. Tentunya perlu strategi dan Detail Engineering Desaign (DED). Mengumpulkan orang-orang pintar dan paham tentang penanganan banjir,” sebut Meurah.
Di sisi lain Direktur Eksekutif LembAHtari. Sayed Zainal, M. SH Menekankan bahwa; Perlu pembentukan Tim inventarisasi ulang dan atau pendataan pelaku pembukaan kebun liar (ilegal), lalu adanya tim terpadu yang mampu menganalisa dan mengevaluasi serta menghitung debit air saat terjadinya banjir.
Agar langkah-langkah bijak dapat dilakukan, untuk meminimalisir dampak banjir luapan DAS Tamiang ke depannya. “Saya kira ini perlu segera disikapi oleh pak Bupati bersama stake holder yang ada,” jelas Sayed.
Lanjut Sayed; pembentukan tim harus melibatkan beberapa elemen penting dan diketuai oleh PJ Bupati. Hasil lapangan diserahkan kepada Bupati untuk dievaluasi dan bahan kajian. Sebab di tingkat Provinsi ada kajian Penanggulangan Banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur, yang disusun oleh Tim Universitas Syiah Kuala (USK). Namun sampai saat ini belum ada Ekspose hasil kajian tersebut.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
