Pada kesempatan yang sama, Kepala KPPBC TMP C Sabang Emi Ludiyanto menjelaskan DJP telah mengeluarkan ketentuan baru mengenai administrasi tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terkait kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, melalui fasilitas endorsement.
“Sabang ini adalah kota wisata yang bisa dimanfaatkan untuk memunculkan industri yang mendukung pariwisata. Misalnya, impor ekspor barang-barang untuk keperluan pariwisata, souvenir dan lain-lain. Bisa bebas dari pajak, kalau impor bebas dari biaya masuk, kalau dari tempat lain bebas biaya PPN,” jelasnya.
Lanjutnya, oleh karena itu, kemudahan ini diberikan pemerintah pusat untuk memastikan fasilitas pajak tepat sasaran, dengan tujuan mengarahkan wilayah FTZ, agar dapat memunculkan dunia industri yang akan memajukan daerah.
“Sebenarnya banyak fasilitas yang dimiliki Sabang sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ), salah satunya fasilitas endorsement. Tapi, pelaku usaha mungkin masih belum menyadarinya, ini yang harus terus kita sosialisasikan kepada pengusaha, dengan harapan akan muncul industri yang akan tumbuh di Sabang,” tambahnya.
Dalam kegiatan ini, pihak KPP Pratama Aceh Besar turut menyerahkan plakat kepada Wali Kota Sabang atas dukungannya dalam kegiatan sosialisasi fasilitas endorsement di kawasan bebas Sabang, yang diikuti oleh 21 pelaku usaha di Kota Sabang. (Redaksi)
Halaman : 1 2
