“Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100%, tidak ada pembicaraan terkait itu,” tegasnya.
Kalau urusan kabinet, tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden. “Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” lanjut AHY.
Sementara mengenai Cawapres, menurut AHY masih terus dilakukan penggodokan. “Nanti malam insya Allah saya termasuk para Ketua Umum Partai-partai pengusung dalam koalisi Indonesia Maju akan diundang Pak Prabowo ke Kertanegara. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang diputuskan,” kata AHY.
Sebagai pendatang paling baru di koalisi, Capres Prabowo selalu membuka ruang untuk diskusi dengan Partai Demokrat. “Beliau tanya apa yang dipikirkan dan apa yang menjadi pandangan dari Demokrat. Kita punya hak di situ dan kita dibuka ruang untuk memberikan pandangan dan menyampaikan aspirasi,” tambahnya.
“Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan. Tetapi, pada akhirnya, kita kunci dengan satu kalimat yang jelas, itu pandangan dan masukan dari Partai Demokrat, selebihnya urusan pengambilan keputusan terkait dengan cawapres, ya dikembalikan, diberikan secara langsung kepada capres, yaitu Pak Prabowo Subianto yang sudah kita deklarasikan,” ujar AHY.
