Hal serupa juga diungkapkan oleh Saiful selaku masyarakat yang hadir pada malam musyawarah, dimana dirinya membantah tudingan sekelompok orang yang mengatasnamakan warga terkait tudingannya kepada camat, camat hadir bukan permintaan sekelompok orang.
Kenyataannya camat hadir atas dasar permintaan 300 lebih masyarakat yang menandatangani daftar permintaan hadir camat. Dan yang hadir dalam musyawarah bukan sekelompok orang seperti yang dituding, tapi ratusan masyarakat yang meminta langsung ke Camat untuk pembentukan P2G, bebernya Saiful.
Saiful mengutip pernyataan Tuha Peut dalam pernyataannya di media yang mengatakan akan membentuk P2G pada bulan januari. Itu hanya delik semata, karena pada rapat sebelumnya ketika masyarakat mempertanyakan perihal P2G justru Tuha Peut menjawab,” kami belum siap membentuk P2G tanpa ada alasan jelas, dan kapan pembentukan P2G yang pasti tanyak masyarakat lagi pada Tuha Peut,” ujarnya, mengutip pernyataan Tuha Peut.
Saiful juga menyayangkan alasan Azhari yang akan membentuk P2G setelah Realisasi Dana Desa Tahun 2021, karena sebenarnya realisasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan, bukan oleh Tuha Peut, justru sebenarnya di bulan Januari Tuha Peut Disibukkan dengan menyusun perencanaan Kegiatan tahun 2022.
Dalam kesempatan yang sama Zainal selaku moderator pada malam musyawarah menyebutkan bahwa jalannya musyawarah berlangsung hikmat dan tertib, serta dokumen musyawarah lengkap sesuai aturan yang berlaku, sehingga tuduhan rapat Abal-Abal dinilai berlebihan.
“Saya berharap kepada pihak yang menuding agar membuka mata hati agar bisa melihat realita di lapangan,dan jika dinilai masih kurang kami rasa masyarakat tidak keberatan hadir lebih banyak lagi untuk kita buktikan, ini murni kemauan masyarakat, atau permintaan sekelompok orang,” ujarnya.
Bukhari selaku masyarakat juga menyayangkan tudingan yang di tuju kepada bapak camat Langkahan, karena kehadiran bapak camat murni atas permintaan masyarakat, dan saksikan oleh pihak kecamatan dan kemukiman yang hadir pada malam musyawarah tersebut, imbuhnya.
Zainal menyebutkan, berdasarkan qanun nomor 4 tahun 2009, tentang tatacara pemilihan dan pemberhentian Geuchik di Aceh tertuang dalam pasal 14 dengan bunyi ” Geuchik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada Tuha Peut gampong paling lama 6 bulan sebelum berakhir jabatannya dan Tuha Peut berdasarkan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan Geuchik sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1, segera membentuk P2G,” pungkasnya.(Rls).
Halaman : 1 2
