“Kami sudah memiliki kantor, legalitas, dan wartawan bersertifikat. Namun anggaran promosi lebih diprioritaskan ke media luar ruang,” ujar sumber tersebut, Kamis, 17 April 2025.
Menurut informasi yang diperoleh redaksi media ini, Kamis, 17 April 2025, salah satu alasan pergeseran anggaran adalah untuk menghindari konflik antar media saat pembagian iklan rutin. Namun, sejumlah pihak menilai solusi tersebut justru merugikan seluruh ekosistem media.
Hingga kini, upaya konfirmasi terhadap pengambil kebijakan di Pemerintah Aceh dan DPRA belum membuahkan jawaban. Sementara itu, para pengelola media berharap ada kebijakan distribusi anggaran yang lebih adil agar keberlangsungan pers lokal tetap terjaga. (MKT)
