Lhokseumawe, MEDIAACEH.co.id – Aktivis Millenial Aceh menolak PJ Gubernur Aceh dari kalangan militer. Penolakan tersebut di sampaikan oleh Direktur Aktivis Milenial Aceh Fakhrurrazi, M.AP dalam konferensi pers yang berlangsung di Shaka Kupi Kota Lhokseumawe. Kamis (30/7/2022)
Fakhrurrazi mengatakan, berapa waktu yang lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengeluarkan rekomendasi tiga nama Pejabat Gubernur Aceh, yang di usulkan kepada kementerian dalam negeri. Dari ketiga nama tersebut satu di antaranya berasal dari kalangan Militer.
Rekomendasi tersebut tentu mendapatkan reaksi dari masyarakat Aceh. Ketidaksediaan masyarakat Aceh jika PJ Gubernur Aceh kedepannya ditetapkan dari kalangan Militer.
“Jika hal ini terus di paksakan maka dapat menimbulkan masalah baru bagi Aceh. Perdamaian Aceh adalah hal yang lebih Penting pada penunjukkan tersebut,” Katanya.
Kemudian ia mengatakan, masyarakat Aceh saat ini hanya ingin hidup damai. Maka dari itu PJ Gubernur Aceh harus mampu menjaga keseimbangan dan memelihara perdamaian dengan baik. Tentu orang yang akan ditetapkan nanti yang menjadi PJ Gubernur Aceh benar-benar sosok yang mengerti soal Aceh, yang mengerti situasi ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Aceh.
“Observasi kami dari berbagai sumber masyarakat Aceh kini menginginkan sosok yang akan menjadi yang menjadi PJ Gubernur Aceh harus dari kalangan Akademisi,” Ucapnya.
Selain itu dirinya menyebutkan, sebagai konsekuensi logis, Aktivis Milenial Aceh merekomendasikan sosok yang mengerti aceh, bukan hanya menjaga stabilitas politik di Aceh, akan tetapi orang yang mampu membangun di semua sektor publik dan hal itu berasal dari kalangan Akademisi atau kampus.
“Oleh karena itu kami menyatakan sikap sebagai berikut, kami menolak Pejabat Gubernur Aceh dari kalangan Militer. Sekalipun sebenarnya sudah tertutup kemungkinan dari kalangan militer TNI/Polri aktif untuk menjadi PJ berdasarkan putusan pemerintah dan MK,” sebutnya.
Fakhrurrazi meminta kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian dalam negeri agar menetapkan Pejabat Gubernur Aceh dari Kalangan Akademisi atau kampus.
Jika memilih dari kalangan militer termasuk yang telah pensiun, masih mengibaratkan Aceh belum cukup kondusif. Padahal 2,5 tahun depan adalah waktu yang panjang dan bukan hanya mempersiapkan keamanan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Kami memerlukan kepemimpinan sipil yang dekat dengan ide-ide perubahan dan demokrasi, untuk menjalankan program pembangunan dan kesejahteraan,” harapnya.(Mulyadi).
