Sulaiman juga mengingatkan seluruh pihak agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak menggiring opini yang berpotensi memengaruhi independensi aparat penegak hukum.
“Kepercayaan publik akan tumbuh apabila aparat bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas. Karena itu, seluruh pihak harus menghormati mekanisme hukum serta tidak melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penegakan hukum,” katanya.
Menurutnya, konsistensi dalam penindakan terhadap pelaku korupsi dan TPPU merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penegakan hukum yang adil juga diyakini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sekaligus menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang lebih baik.
Di akhir pernyataannya, Sulaiman berharap Polri melalui Kortas Tipikor terus memperkuat komitmen dalam menindak setiap praktik korupsi hingga tuntas tanpa membedakan latar belakang pelaku.
“Semoga komitmen pemberantasan korupsi terus diperkuat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Masyarakat harus menjadi bagian dari gerakan bersama melawan korupsi,” tutupnya.(R)
Halaman : 1 2
