Pang Ucok menilai, Pertamina telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai badan usaha milik negara yang seharusnya menjamin ketersediaan energi secara adil dan merata di seluruh provinsi, termasuk Aceh. Karena itu, ia mendesak Gubernur Aceh segera menyurati Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keberatan atas kondisi ini dan meminta perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Jika Pertamina terus merugikan Aceh, gubernur harus berani mengambil sikap. Boikot Pertamina dan jalin kerja sama dengan Petronas agar pasokan BBM Aceh terjamin, sehingga stabilitas ekonomi dan transportasi dapat dipulihkan,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pang Ucok juga mengusulkan agar Pemerintah Aceh membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus energi untuk menjamin stabilitas pasokan BBM di masa mendatang. (SM)
Halaman : 1 2
