Sayed berharap, para anggota Dewan yang duduk di DPRK Aceh Tamiang, juga peka terhadap kejadian yang menimpa rakyat Aceh Tamiang, terkait konflik lahan antara warga dan PTAS.
“Jangan main rusak saja, itu lahan bukan dimiliki anggota Kelompok Tani Karya Nyata, merampas hak orang lain, tetapi di SK-kan oleh pemerintah melalui Bupati untuk menggarap lahan tersebut,” jelasnya lagi.
Sayed meragukan terkait HGU milik PTAS secara Roll of Law-nya, “Saya pelaku saat itu, jadi saya tahu persis kepemilikannya. Dari 850 hektare yang dikelola, hanya 200 hetare saja yang teramini. Itupun kalau ada, saya minta Pemerintah dan DPRK Aceh Tamiang meninjau ulang legalitas hukum izin PTAS,” tegasnya mengakhiri. [Syawaluddin].
