Hal ini sejalan dengan konsep participatory budgeting yang mengedepankan transparansi dan keterlibatan langsung masyarakat dalam menentukan arah pembangunan ekonomi lokal.
“Koperasi ini adalah bentuk konkret dari ekonomi partisipatif. Semua harus terlibat, semua harus merasa memiliki,” ujar Tuanku Warul.
Meski konsep dan niat besar telah terbentuk, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pentingnya pendampingan profesional dan berkelanjutan.
Sering kali, program ekonomi rakyat hanya sukses saat peluncuran, tapi gagal total saat implementasi.
Ketika manajemen lemah dan tidak ada pembinaan serius, koperasi bisa mandek, bahkan menimbulkan konflik sosial akibat ketidakmampuan mengembalikan dana bergulir oleh individu atau kelompok masyarakat.
“Jangan sampai euforia hanya saat launching, tapi saat pelaksanaan justru menjadi sumber konflik horizontal,” tegas Tuanku Warul.
Ia menambahkan bahwa perlu ada fasilitator atau mentor koperasi yang mendampingi setiap gampong, dengan pendekatan yang humanis dan profesional.
Pendampingan ini harus mencakup:
• Pendidikan literasi keuangan berbasis syariah
• Tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel
• Mekanisme evaluasi dan pelaporan berkala
• Penguatan nilai-nilai sosial, spiritual, dan tanggung jawab kolektif
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
