Dalam Rakerprov tersebut, KONI Aceh telah mengeluarkan keputusan yang melanggar konstitusi KONI dan peraturan terkait lainnya.
Diantaranya, melanggar Pasal 37 ayat (6) huruf b ART KONI, terkait dengan penunjukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) dalam Rakerprov. Seharusnya menurut aturan TPP di tunjuk dalam rapat pleno KONI bukan dalam Rakerprov.
Kemudian terkait penentuan syarat calon ketua umum didukung 30 persen, hal tersebut juga melanggar AD/ART KONI karena dalam AD/ART KONI, tidak ada ketentuan yang mengatur syarat calon ketua umum, didukung 30 persen.
“Hal tersebut hanya akal-akalan mereka untuk memuluskan calon tertentu dan sebaliknya menghambat calon ketua umum lain,” kata T. Hendri.
Selain itu, dalam penentuan syarat calon ketua umum tidak mengacu pada AD/ART dan peraturan terkait lain, karena seharusnya sesuai UU No. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, ditentukan bahwa calon ketua umum harus memiliki kompetensi di bidang olah raga, tapi mereka mengabaikan syarat ketentuan tersebut.
Dalam tuntutannya, provisi Penggugat meminta untuk menunda sementara tahapan Musorprovlub KONI Aceh, karena tahapannya cacat hukum.
Dan petitum gugatan penggugat meminta untuk membatalkan seluruh keputusan dalam rakerprov KONI 2025, dan menjadwal ulang tahapan penyelenggaraan Musorprov KONI Aceh sesuai dengan AD/ART, setelah adanya putusan dari BAKI yang final dan mengikat. (R)
Halaman : 1 2
