“Atas usulan DPR Aceh dan DPRK, Presiden nantinya menerbitkan mengesahkan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih, dan Mendagri atas nama Presiden mengesahkan pangkatan bupati dan wali kota terpilih paling lama 30 hari setelah berkas itu diserahkan,” jelas politisi Partai Aceh ini.
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Tgk Muharuddin menambahkan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh dilakukan oleh mendagri atas nama presiden di hadapan mahkamah syariah Aceh dalam sidang paripurna DPR Aceh. Sedangkan pelantikan bupati/wali kota dilakukan oleh gubernur Aceh atas nama Mendagri pada sidang paripurna DPRK.
“Kami harap, Mendagri dan Mensesneg dapat mempercepat proses administrasi yang akan diusulkan DPR Aceh dan kemudian diserahkan ke Presiden untuk penerbitan SK gubernur dan wakil terpilih,” jelas Tgk. Muhar.
“Setelah penerbitan SK, baru nantinya DPR Aceh menggelar prosesi pelantikan yang rencananya akan digelar pada 7 Februari mendatang,” tambahnya.
Selain itu, Tgk. Muharuddin juga mendesak instansi lainnya seperti Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Sekwan DPR Aceh dan instansi lain di lingkungan Pemerintah Aceh untuk membantu KIP Aceh dalam mempersiapkan administrasi tersebut, hingga mempersiapkan prosesi pelantikan gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2030.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
