BANDA ACEH (MA) – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meminta kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan instansi terkait lainnya dari unsur Pemerintah Aceh untuk mempersiapkan berkas administrasi untuk proses pengusulan SK (Surat Keputusan) Presiden dan jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2025-2030.
Hal ini menyusul telah ditetapkannya Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) sebagai gubernur-wakil gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada 2024.
“Usai penetapan ini, KIP Aceh diharapkan segera mempersiapkan administrasi pelaporannya ke DPRA untuk kemudian DPRA mengusulkan SK pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh Periode 2025-2030 melalui Mendagri kepada Presiden,”kata Ketua Komisi 1 DPR Aceh, Tgk. Muharuddin, Kamis (9/1/2025).
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 89 ayat 1 dan 2, Tgk Muharuddin menjelaskan, mewajibkan DPR Aceh dan DPRK mengusulkan pasangan calon terpilih ke presiden dan mendagri melalui mendagri (untuk gubernur terpilih) dan melalui gubernur (untuk bupati/wali kota terpilih) paling lama tiga hari kerja. Usulan itu berdasarkan berita acara penetapan KIP Aceh terkait calon gubernur/wakil gubernur terpilih dan KIP kabupaten/kota untuk bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota terpilih.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
