“Media pers adalah jembatan antara pemerintah dan rakyat. Dengan komunikasi yang baik, berbagai kebijakan bisa tersosialisasi dengan efektif, sehingga masyarakat bisa memahami arah pembangunan Aceh ke depan,” katanya.
Muktarruddin berharap pemerintahan baru dapat menjadikan media pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan, bukan sekadar saluran informasi, tetapi juga sebagai elemen pengawasan yang konstruktif bagi jalannya pemerintahan.
“Dengan keterbukaan informasi, masyarakat bisa lebih tercerahkan dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Kami di SPS Aceh siap bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan informasi yang berimbang dan mencerdaskan publik,” pungkasnya.
Keterbukaan dan komunikasi yang baik dengan media diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan pemerintahan Mualem-Dek Fadh yang transparan dan pro-rakyat.
Muktar mengatakan, kondisi perusahaan pers di Aceh butuh sokongan dan perhatian dari Pemerintah Aceh, baik dari sisi pendapatan maupun pengembangan sumber daya manusia.
“Kondisi perusahaan pers di Aceh sedang tidak baik-baik saja. Banyak mengalami kendala finansial dan minim SDM, untuk itu, Pemerintah Aceh khususnya harus turun tangan mencari solusi,” pungkasnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
