“Kepala sekolah harus diminta keterangan. Dari sana akan terlihat apakah benar ada permintaan fee atau tidak. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya sebatas isu tanpa ada upaya mengungkap kebenaran,” tegasnya.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah aparat penegak hukum. Di tengah polemik mengenai akses informasi dan pengawasan terhadap dunia pendidikan, pengungkapan dugaan fee Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana akan menjadi ukuran sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi dijalankan secara terbuka dan tanpa pandang bulu.
“Jika ditemukan adanya unsur tindak pidana korupsi, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada perlindungan terhadap pihak tertentu. Pendidikan Aceh harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan negara dan mencederai kepercayaan masyarakat,” tutup Fauzan.(R)
