Kebijakan itu menuai perdebatan. Sebagian kalangan menilai langkah tersebut bertujuan melindungi sekolah dari praktik-praktik yang tidak profesional. Namun tidak sedikit yang menilai imbauan tersebut berpotensi mempersempit ruang pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
“Jangan sampai muncul anggapan bahwa dugaan penyimpangan yang menyangkut anggaran pendidikan tidak tersentuh hukum. Pendidikan adalah sektor yang sangat penting dan harus dijaga dari segala bentuk praktik yang merugikan negara maupun sekolah penerima manfaat,” ujar Fauzan.
Bagi sebagian pemerhati pendidikan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga audit, tetapi juga oleh masyarakat, organisasi sipil, serta media massa. Karena itu, munculnya dugaan fee dalam program revitalisasi sekolah menjadi ujian penting bagi komitmen transparansi pengelolaan anggaran pendidikan di Aceh.
SAPA meminta Polda Aceh memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam persoalan tersebut, termasuk mantan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bireuen dan pihak terkait lainnya. Organisasi itu juga mendesak agar seluruh kepala SMA dan SMK penerima Program Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana dimintai keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya praktik setoran dalam pelaksanaan program.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
