“Sebelum dinyatakan memenuhi syarat, setiap calon wajib menandatangani dokumen MoU Helsinki dan UUPA di hadapan DPRA. Kalau belum dilakukan, maka wajar saja KIP menyatakan BMS,” tambah Haikal.
Sejauh ini, KIP Aceh belum menjadwalkan penandatanganan dokumen tersebut, yang berarti pasangan Bustami-Fadhil Rahmi masih dianggap belum memenuhi syarat.
Haikal menegaskan bahwa keputusan KIP sepenuhnya berdasarkan hukum yang berlaku di Aceh dan tidak boleh dipertanyakan.
“Ada yang mencoba membenarkan atau mengklaim pasangan ini sudah memenuhi syarat, padahal faktanya belum. Keputusan KIP jelas dan kita harus menerimanya,” tegas Haikal.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses Pilkada. Setiap calon, menurutnya, harus mendukung langkah KIP Aceh dan mengedepankan penegakan hukum.
“Pilkada yang adil dan demokratis hanya bisa terwujud kalau kita semua mematuhi aturan,” ujarnya.
Haikal menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan adalah kunci untuk menciptakan proses demokrasi yang sehat di Aceh.
“Ini langkah penting agar Pilkada berjalan sesuai konstitusi. Menjunjung tinggi aturan adalah jalan menuju demokrasi yang baik,” pungkasnya. [Umar Hakim].
Halaman : 1 2
