“Apakah Kepala Biro Hukum, telah menelaah dan memberikan masukan hukum yang benar kepada Pimpinan?, Apakah Kepala Biro Hukum tidak paham dengan Isi Qanun MAA bahwa yang punya Mandat dalam pembentukan Pengurus dalam Mubes ada 4 unsur, sepertinya Kepala Biro memahami hukum hanya sepotong-sepotong, sehingga yang dipahami yang punya mandat dalam Mubes hanya Pengurus MAA Kab/Kota,” Katanya.
Saran Usman; Karo Hukum pelajari yang benar sebuah produk hukum dan tidak menafsirkan sesuka hati. Karena tempat dirinya bertugas adalah wilayah eksekutif, sehingga tidak salah dalam eksekusi.
Kepada Pj. Gubernur Aceh dengan melihat permasalahan yang sangat miris di MAA sekarang dikaitkan dengan peran Kepala Biro Hukum, sudah selayaknya kinerjanya dievaluasi, sebelum timbulnya permasalahan-permasalahan yang lebih krusial di kemudian hari di Jajaran Pemerintah Aceh.
“Kepala Biro Hukum jangan membuat telaahan Hukum yang sarat dengan retorika dan multi tafsir, yang menarik kesana kemari terhadap maksud produk hukum yang telah baku, seperti Putusan MA RI dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2019 tentang MAA,” tegasnya lagi.
Karena menurutnya; didalamnya telah tegas petunjuk dan perintah serta syarat-syarat wajib dipenuhi untuk melahirkan sebuah kebijakan untuk dieksekusi. Dengan demikian tidaklah tepat membuat sebuah Telaahan Hukum kepada Pimpinan yang bersifat asal bapak senang (ABS), tetapi haruslah sesuai Perintah Hukum yang telah baku dan mengikat. [Syawaluddin].
