“Dalam perjalanan proses pembentukan Pengurus MAA berbarengan pula turunnya Putusan MA RI yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimenangkan sesuai hasil MUBES 2018,” kata Usman.
Menyikapi permsalahan saat ini. Gubernur Aceh tidak melaksanakannya Putusan MA RI dimaksud, bahkan yang lebih parah lagi sebelum Hasil Mubes MAA Tahun 2020, telah ditetapkan, sementara Keputusan Gubernur membatalkan tanpa alasan hukum yang jelas, sehingga dapat dikatakan Pengurus MAA sekarang bertentangan dengan hukum.
“Dalam kontek itu dimana keberadaan Karo Hukum yang bertugas memberikan Telaahan Hukum kepada Pj.Gubernur, sehingga lahirnya sebuah Keputusan tidak bertentangan dengan hukum, baik Putusan MA maupun Qanun Aceh tentang MAA,” Tegas Usman lagi.
Masih Usman, dikatakan bahwa; tidak ada satu Pasalpun dalam Qanun MAA yang membolehkan pembentukan Pengurus MAA dari hasil rekonsiliasi antara Pengurus MAA yang telah dibentuk melalui Mubes MAA dengan Anggota Partai Politik tertentu.
Tapi hal ini sedang berlangsung dalam Pengurus MAA sekarang dan dimasukkan oknum-oknum tertentu dalam Pengurus MAA sekrang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Qanun misalnya telah dites kemampuan membaca Alquran serta tidak merangkap jabatan dan sebagainya.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
