Banda Aceh, (MA) – Mantan Aktivis Referendum Aceh Darnisaf Husnur mengomentari polemik terkait wacana menghentikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Pemerintah Aceh.
Darnisaf mengatakan, seharusnya JKA dipertahankan demi rakyat Aceh. Saat ini, kata pria yang akrab disapa Bang Saf itu, rakyat sedang dalam kondisi tidak menentu ditengah pandemi covid-19.
“Memang, anggaran untuk Aceh dalam APBA itu sangat fantastis, tapi selama empat tahun terakhir kita melihat bagaimana morat-maritnya nasib ekonomi Aceh,” ujarnya pada Wartawan, Minggu 20 Maret 2022.
Menurut Bang Saf, nasib rakyat Aceh sudah miskin ditengah melimpahnya anggaran APBA, ditambah rencana menghentikan JKA yang menambah penderitaan lebih dalam bagi rakyat yang pernah puluhan tahun berperang untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.
Harusnya, kata Bang Saf, Gubernur Aceh bersama jajarannya di Pemerintahan Aceh memikirkan solusi terbaik untuk kepentingan hajat hidup rakyat banyak, bukan malah menyusahkan rakyat.
“Pemimpin sekarang tidak punya hati nurani untuk melakukan inovasi yang menguntungkan rakyatnya. Seharusnya pemimpin itu melayani dengan mecari solusi terbaik untuk setiap masalah yang dihadapi rakyat, bukan malah menyusahkan,” katanya.
Saat ini, lanjut Bang Saf, semua orang harus mendorong JKA dipertahankan demi rakyat Aceh. Jangan sampai, kata dia, rakyat kembali menuntut referendum dari Pemerintah Pusat akibat ulat pemimpin Aceh saat ini.
“Saya mendapat informasi katanya karena terjadi tumpang tindih, ada JKA dan BPJS. Menurut saya, seharusnya JKA dan BPJS itu dipisah, kalau perlu tidak usah lagi menggunakan BPJS, rakyat Aceh pakai saja APBA dari dana Otsus daripada setiap tahun Silpa,” jelas dia.
Bang Saf mengaku sangat kecewa dan kesal melihat tindakan Pemerintah Aceh saat ini. Dia lantas memuji mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, yang dinilai sosok yang peduli meskipun kini ditangkap karena kasus korupsi.
“Menurut saya, pemimpin yang dituduh korupsi itu lebih bagus daripada yang sekarang yang hanya bisa merugikan rakyat Aceh. Kalau tidak merugikan rakyat, mana mungkin setiap tahun silpa sampai Rp. 4 Triliun,” tegasnya.
Dia juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mendalami kembali tentang jaminan kesehatan terhadap rakyat Aceh yang diatur dalam UUPA.
“Dalam Bab XXXIII tentang kesehata sudah ada penjelasan. Lihat pada poin 1 dan 3, baca dengan baik dan renungkan, apa yang terjadi terhadap orang Aceh, fakir miskin dan anak yatim jika JKA tidak ada lagi, coba dibaca lagi, jangan kalah dengan saya yang awam ini dan tidak digaji,” ungkapnya kesal.
Dewan Jangan Tidur
Dalam kesempatan ini, Bang Saf juga secara tegas memperingatkan anggota dewan yang dipilih oleh dan mendapat mandat kepercayaan rakyat.
Secara tegas dia mengatakan, “Kalau kerjaan cuma tidur lebih baik mengundurkan diri. Untuk apa fasilitas mewah kalau kerjaan hanya untuk memperpanjang durasi tidur.”
Dia meminta anggota dewan tidak membiarkan JKA dihapus. Walaupun mendukung penuh agar JKA dievaluasi jangan sampai berurusan dengan BPJS.
“Saya masih ingat kata Gubernur Irwandi, BPJS menurut beliau banyak kekurangan, tidak bisa menguntungkan bagi rakyat Aceh seperti halnya program JKA. Karena itu saya dukung JKA dievaluasi, tapi menolak keras jika dihentikan atau dihapus,” demikian imbuhnya.[R]
Laporan : Sulaiman Manaf
