Banda Aceh (ADC) – Mantan aktivis Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) menilai sikap Walikota Banda Aceh yang tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap rencana pergelaran deklarasi #2019GantiPresiden adalah sikap yang aneh bin ajaib.
“Inikan aneh bin ajaib, Walikota Banda Aceh dalam suratnya bernomor 503/448 tanggal 31 Agustus 2018 menyatakan tidak memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan deklarasi #2019GantiPresiden. Sikap tersebut seakan menunjukkan sinyal bahwa Pemko Banda Aceh dalam hal ini tidak membenarkan adanya kegiatan tersebut. Secara halus sikap Walikota Banda Aceh ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap demokrasi,” ungkap Sekjen Mahasiswa Pemuda Selatan Raya Aceh kepada media, Sabtu ( 01/09/2018).
Delky menjelaskan, Konstitusi tidak melarang gerakan #2019GantiPresiden itu dilaksanakan, Bawaslu juga sudah tidak melarang hal tersebut, lantas mirisnya Walikota Banda Aceh tidak membenarkan dengan alasan persoalan kerawanan sosial dan keamanan.
“Alasan ini jelas tak masuk akal, jika bicara keamanan bukan ada pihak keamanan yang mengawal lajunya kegiatan tersebut, dan itu memang sudah tugasnya. Sementara, hak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga sudah diatur secara konstitusi,” jelasnya.
Lebih lanjut kata Delky, semestinya Walikota Banda Aceh lebih rasional merespon keinginan masyarakat, bukan berasumsi karena digelarnya aksi penolakan terhadap kegitan tersebut oleh belasan orang tua yang mengatasnamakan gerakan mahasiswa peduli demokrasi, justeru Walikota langsung mengambil tindakan. “Ironisnya, Dulu waktu ribut-ribut persoalan pesta waria gak seperti ini upaya antisipasi keamanan yang dilakukan Walikota, tapi sekarang koq justeru terkesan mengekang proses kebebasan berpendapat. Koq Walkot juga ikut terlihat panik,”sesalnya.
Sebagai salah satu pemuda Barat Selatan yang dulunya berdiri di garda terdepan mendukung pasangan Aminullah-Zainal pada Pilkada lalu, dirinya mengaku malu dengan sikap-sikap aneh yang ditunjukkan sang Walkot tersebut. “Yang penting diantisipasi terlaksana seperti pesta waria di Hermes tempo hari kecolongan dan seakan tak mengganggu keamanan dan ketertiban, persoalan hak berpendapat dalam demokrasi justeru itu yang dianggap ancaman keamanan dengan referensi di luar Aceh, kan lucu. Padahal, semestinya Pak Amin sebagai Walikota memikirkan solusi, bagaimana caranya acara itu tetap terlaksana dan keamanan tetap terjaga,” katanya.
Dia berharap Walikota Banda Aceh lebih cerdas dalam menanggapi harapan masyarakat dan mencari solusi terhadap sebuah persoalan.
“Jika masalahnya keamanan, maka maksimalkan pengawalan dari petugas keamanan agar kamtibmas bisa terjamin saat acara. Jangan sampai karena sikap Walikota yang seakan mengekang hak menyampaikan pendapat di muka umum itu, masyarakat kecewa dan kesal, lalu masyarakat merobah hastagnya menjadi #2019GantiWalikotaBandaAceh,” tegasnya.
Terakhir, Delky menyampaikan, kekecewaan masyarakat dengan kondisi beberapa kawasan wisata di Banda Aceh yang kumuh, kecolongan terkait hotel dan salon yang tak miliki izin, hingga persoalan air bersih yang belum terentaskan sudah cukup kompleks dirasakan masyarakat, sehingga tak perlu lagi ditambah dengan upaya menghambat proses penyampaian pendapat di muka umum seperti ini. “Saya sarankan Pak Amin perbanyak turun langsung ke masyarakat ketimbang seremonial gunting pita, sehingga tidak mengambil asumsi dari laporan orang sekitar dan lantas mengambil keputusan tak bijak,” tandasnya. (r)
