Selain itu, sebutnya, dana tersebut digunakan oleh pihak lain, termasuk anggota keluarga atau tetangga yang memiliki jabatan sebagai perangkat desa, yang bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM.
Tersangka MY disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Penahanan terhadap MY dilakukan di Lapas Kelas II-B Bireuen berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-817/L.1.21/Fd.1/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, untuk jangka waktu 20 hari ke depan. Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, serta untuk mempermudah proses persidangan.
Penahanan ini juga telah mendapatkan izin resmi dari Gubernur Aceh, mengingat status MY sebagai anggota DPRK Bireuen. (Iqbal)
Halaman : 1 2
