Selain itu, penindakan juga tidak hanya diarahkan kepada subyek hukum orang perseorangan, namun juga korporasi atau perusahaan.
Tujuh, mengupayakan sinergi dengan Bidang Intelijen dan Bidang Datun untuk melakukan pendekatan pencegahan atau preventif.
Hal itu dalam rangka memberikan solusi bagi perbaikan dan penyempurnaan tata kelola sistem, guna menutup celah terjadinya perbuatan koruptif serupa agar tidak terulang kembali di kemudian hari.
Delapan, mengidentifikasi dan evaluasi para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) apabila di wilayah hukumnya terdapat Satuan Kerja (Satker) yang sama sekali tidak memiliki penanganan tindak pidana korupsi.
“Kondisi tersebut agar ditelaah. Apakah merupakan wujud dari keberhasilan upaya preventif atau apakah karena aparaturnya enggan atau tidak mampu mengungkap adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi?” katanya.
Melalui Rakernis bertema Pidsus Berdedikasi itu, Jaksa Agung Burhanuddin berharap para peserta mengevaluasi capaian kinerja, dan berbagai hal yang telah dilalui dalam pelaksanaan tugas.
Para Jaksa juga diharapkan mengidentifikasi dan menginventarisir setiap kekurangan, kendala dan hambatan aktual, yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
