Jaksa Agung Wajibkan Setiap Kejaksaan Usut Tuntas Minimal 2 Perkara Korupsi
JAKARTA (MA) – Jaksa Agung Republik Indonesia Prof Dr ST Burhanuddin mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia, untuk membongkar dan mengusut tuntas perkara tindak pidana korupsi.
Sebab, menurut pria yang baru-baru ini telah menjadi Profesor dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Hukum di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu, dirinya tidak yakin bila suatu Daerah di Indonesia, benar-benar tidak ada perkara korupsi.
“Saya belum percaya apabila ada suatu daerah yang pada saat ini sudah 100 persen bebas dari kejahatan korupsi,” ujar Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin.
Hal itu ditegaskan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ini, ketika membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Satuan Kerja (Satker) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 di Jakarta, seperti ditulis dalam rilis yang disampaikan ke mediaaceh.co.id, Kamis, 16 September 2021.
“Minimal setiap satker (satuan kerja) Kejari harus mampu mengangkat 2 perkara tindak pidana korupsi,” sebut Burhanuddin.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
