Apalagi isu reshuffle kali ini juga diiringi perbincangan sensitif mengenai kemungkinan masuknya keluarga Presiden Prabowo ke dalam kabinet. Zuly menilai, isu tersebut wajar memunculkan pertanyaan publik terkait profesionalisme dan potensi konflik kepentingan.
Jika penunjukan dilakukan tanpa dasar profesionalisme yang kuat, maka hal itu berpotensi memunculkan persepsi nepotisme. Bahkan dan membuka ruang tumbuhnya praktik KKN baru.
“Masuknya keluarga presiden ke kabinet pasti dipertanyakan. Kalau profesional, punya pengalaman, dan rekam jejak yang jelas, publik mungkin masih bisa menerima, kalau tidak profesional, itu tidak tepat. Bisa menumbuhkan KKN dan memperbesar kritik terhadap pemerintahan. Ini yang harus dihindari,” ungkapnya.
Zuly menambahkan, penguatan sektor energi dan lingkungan saat ini sangat dibutuhkan. Menurutnya, kementerian di sektor ini harus diisi figur yang memiliki visi jelas terhadap pengembangan energi ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Energi itu sektor krusial. Kita sedang menuju green energy. Kalau pejabatnya tidak punya visi ke sana, kritik akan terus muncul dan masalah lingkungan tidak akan selesai,” ungkapnya.
Karenanya, lanjut Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY itu, reshuffle seharusnya menjadi langkah korektif dan sekadar pembagian kursi kekuasaan. Presiden perlu menunjukkan bahwa kabinetnya benar-benar diisi oleh orang-orang yang kompeten dan mampu bekerja untuk kepentingan publik atau sebaliknya.
