Banda Aceh (ADC)- Pasca penyitaan rumah dan mobil mantan bupati Drs. Darmili, Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS) Kota Lhokseumawe, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, segera menahan tersangka kasus korupsi Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).
Hal itu, disampaikan Bobi Liandi selaku Ketua umum IPPELMAS Kota Lhokseumawe melalui pesan WhatsApp kepada media mediaaceh.co.id, Senin 8 Juli 2019.
IPPELMAS mengapresiasi atas kinerja Kejati Aceh yang telah menyita mobil dan rumah mantan Bupati Simeulue. Namun, dia meminta keseriusan Kejati Aceh untuk menuntaskan kasus yang sudah berlarut-larut ini.
“Kasus ini bukan kemarin, tetapi sudah bertahun tahun. Namun sampai hari ini, baru rumah dan mobil yang disita, sementara tersangka tidak dilakukan penahanan,” ungkap Bobi.
Sementara itu, sebelumnya Kejati Aceh telah menetapkan tiga orang tersangka. Di antaranya, mantan Bupati Simeulue Drs. Darmili, ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Maret 2016. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 2018, Kejati Aceh kembali menetapkan dua orang tersangka baru.
“Diantaranya, mantan Direktur utama (Dirut) PDKS berinisial AU, dan Dirut PT Padanta Daro berinisial A yang juga sebagai anak Darmili. Namun sampai hari ini, tidak ada tindak lanjut yang jelas dan tegas terhadap AU dan A. Untuk pak Darmili, kami maklumi sedang menunggu surat dari Medagri. Akan tetapi, jangan lalai juga dengan dua orang yang sudah di tetapkan,” ujar l Ketua umum IPPELMAS ini.
Lanjut Bobi mengatakan, beberapa waktu yang lalu, IPPELMAS Banda Aceh juga telah mendesak Kejati Aceh untuk segera menuntaskan kasus korupsi PDKS. Namun kami melihat, Kejati seakan memperlambat terhadap proses kasus ini.
“Jangan sampai, terkesan pada masyarakat bahwa Kejati Aceh kong kali kong dengan tersangka. Karna pada saat ini, dari tiga orang tersangka, belum juga dilakukan proses penahanan atau tindak lanjut dari Kejati Aceh,” ujarnya..
Oleh karna itu, kami mendesak Kejati Aceh segera menahan dan memproses tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PDKS. Jika memang tidak dilaksanakan dalam jangka dekat ini, kami telah sepakat dengan rekan rekan beberapa cabang IPPELMAS, akan turun aksi di kantor Kejati Aceh,.
“Kami berharap, Kejati Aceh agar dapat membuka tabir kepalsuan ini, supaya masyarakat Simeulue lega terhadap permasalahn PDKS. Sehingga tidak ada lagi sifatnya duga menduga, serta beban masa lalu ini terus hadir di masa depan,” tutup Bobi Liandi. (Ahmad Fadil)
