Namun, justru karena itu, keterbukaan dokumen pengadaan menjadi penting agar kewajaran harga dapat diuji secara objektif.
“Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ada selisih Rp15 juta per unit, pemerintah wajib menjelaskan dasar penetapan harganya. Jangan sampai anggaran pendidikan dibelanjakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” kata Nasruddin.
TTI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Kadisdik Aceh memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, Kejati Aceh didesak menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Sebab, anggaran pendidikan semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sekolah dan peserta didik. Bukan justru menyisakan tanda tanya besar tentang harga barang yang dibeli menggunakan uang rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Aceh belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan ketidakwajaran harga pengadaan komputer tersebut. (MU/Red)
