Bagi TTI, penjelasan mengenai spesifikasi bukan sekadar formalitas administrasi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk menguji apakah harga kontrak benar-benar sebanding dengan barang yang dibeli.
“Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka dokumennya. Jelaskan komponen biayanya. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya,” ujarnya.
Sorotan TTI juga diarahkan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Lembaga tersebut diminta menelaah proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), pemilihan penyedia hingga pemeriksaan barang yang diterima.
Nasruddin menilai perbedaan harga tersebut cukup menjadi alasan untuk meminta penelusuran awal terhadap dokumen pengadaan.
Dampak selisih harga itu berpotensi besar apabila jumlah komputer yang dibeli mencapai ratusan unit. Dengan selisih Rp15 juta per unit, pengadaan 100 unit saja menghasilkan perbedaan Rp1,5 miliar. Angka tersebut merupakan simulasi, bukan kerugian negara yang telah dibuktikan.
TTI mengakui harga toko daring tidak otomatis dapat disamakan dengan harga kontrak pemerintah. Perbedaan spesifikasi, pajak, pengiriman, instalasi, perangkat lunak, garansi dan layanan purnajual harus diperhitungkan.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
