Ia menambahkan, pihaknya telah mengambil langkah konkret seperti pembentukan Qanun Desa Pengelolaan Sampah dan penertiban alat tangkap yang mengancam keberlanjutan danau.
“Kita butuh satuan tugas khusus atau bahkan otorita, misalnya lewat SK Gubernur, untuk memastikan Danau Laut Tawar tidak menjadi danau yang hanya tinggal nama,” katanya.
Tak hanya soal lingkungan, Bupati juga menyoroti aset provinsi yang mangkrak dan bisa dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.
“Kalau aset-aset itu diberikan ke Aceh Tengah, kami bisa kelola lebih optimal. Begitu juga dengan pentingnya satker transmigrasi yang permanen untuk menopang program ketahanan pangan dan hilirisasi kopi ekspor,” ujar Hail sembari menyebut Kecamatan Jagong dan Arul Badak sebagai wilayah prioritas transmigrasi lokal.
Wakil Ketua DPRA, Salihin, langsung merespons pernyataan Haili Yoga.
“Saya hadir hari ini bukan sekadar formalitas. Ini bentuk penghormatan saya untuk masyarakat Aceh Tengah. Kami di DPRA siap kawal semua usulan Pak Bupati, baik dari sisi politik, regulasi, maupun anggaran,” ujarnya.
Salihin bahkan meminta agar Pemkab segera mengajukan surat resmi terkait pengalihan aset
“Selagi tanda tangan kami masih berlaku, segera inventarisir apa saja yang dibutuhkan daerah. InsyaAllah kami bantu lewat Komisi III,” tambahnya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
