Bireuen (MA) – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (F-PKB) dari Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M Daud (HRD) menyelenggarakan sosialisasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa kepada para pengurus asosiasi Keuchik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan se-Kabupaten Bireuen.
Acara yang berlangsung, Sabtu (7/12) di Rumah Aspirasi HRD Center, juga dihadiri pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) se-Kabupaten Bireuen.
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut, HRD menekankan pentingnya musyawarah yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam merencanakan dan memutuskan setiap program yang akan dilaksanakan, terutama penggunaan dana desa.
Hal ini penting dilakukan supaya partisipasi masyarakat semakin tinggi sehingga program yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. “Saya sudah mempraktekkan pola musyawarah ini semenjak menjalan pemerintahan di Bireuen selama 5 tahun,” ujar Bupati Bireuen 2012-2017 itu.
Politisi PKB ini memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menjaring dan menghimpun aspirasi kepala desa dan pengurus BKAD yang dihadapi di lapangan. Beberapa permasalahan umum yang disampaikan adalah menyangkut dengan pembangunan irigasi, jembatan penghubung antar kawasan, perekonomian desa dan kesejahteraan aparatur desa.
Merespon berbagai usulan masyarakat. HRD menyampaikan, pentingnya koordinasi dan singkronisasi dengan pemerintah daerah dalam mengusulkan program yang akan didanai melalui APBN. “Pertama, saya berterimakasih dan mengapreasiasi kepada Keuchik yang sudah menyampaikan permasalahan dan usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun saya butuh dukungan apatur desa untuk melengkapi administrasi yang dipersyaratkan oleh negara,” jawab HRD.
Untuk tahun 2021. HRD menambahkan, akan ada beberapa program yang sifatnya aspiratif yang akan dilaksanakan. Diantaranya program rehab rumah, pembangunan irigasi, infrastruktur yang menghubungkan antara kawasan, penataan kota kumuh, dan beberapa program lainnya.
“Saya mohon dukungan bapak-bapak keuchik semua untuk mensukseskan program tersebut karena semua program ini akan melibatkan kepala desa,” Pungkasnya. (Iqbal-Furqan).
