Keputusan yang diambil oleh tim penyegaran anggaran UGP, menurutnya, sangat melukai hati lantaran ada yang telah mengabdi puluhan tahun.
“Mereka kok tidak mikir, kalau ada yang sedang menempuh jalur beasiswa, jika dilakukan pemecatan harus mengembalikan uang negara. Apa mereka enggak mikir ke situ,” ungkapnya.
Syahidin meminta, pihak yayasan atau tim penyegaran anggaran untuk mencabut SK nonaktif sejumlah dosen UGP tersebut. Jika tidak maka mereka meminta semua dosen di sana dinonaktifkan.
“Terkait hal ini, kami akan menyurati L2 Dikti, untuk meminta SK nonaktif itu dicabut, jika tidak nonaktifkan seluruhnya dosen UGP Takengon,”tegasnya.
Dia menilai, untuk menyelamatkan UGP maka segera dilakukan pemilihan rektor baru.
“Kami siap diberhentikan, tetapi hak kami juga harus dibayarkan,” ucapnya.
Dari informasi yang dihimpun, penonaktifan sejumlah dosen itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pembina Yayasan Gajah Putih Takengon Nomor : 16/PEMB/YGP/AT/KPTS/IX2023 tertanggal 29 September 2023 lalu.
Dalam keputusan itu, dosen tetap yang dinonaktifkan maka hilang hak dan kewajibannya. Dosen tersebut akan dipanggil kembali sebagai dosen tetap Yayasan Gajah Putih apabila kondisi keuangan normal kembali.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
